Home / Berita / AKREDITASI SATDIK NONFORMAL DI KOTA NGAWI

AKREDITASI SATDIK NONFORMAL DI KOTA NGAWI

“tahun kemarin (2017) kami sudah siap mengikuti akreditasi. Kami bahkan melalui forum patungan mendatangkan nara sumber untuk memberi pencerahan kepada kami tentang bagaimana menyiapkan segala sesuatunya untuk mengikuti akreditasi,”. Kata sorang pengelola PKBM saat mengikuti acara supervisi di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi, selasa (3/7).
Masih menurutnya, mereka juga sudah menyerahkan satu bendel berkas kepada BAN PNF untuk bahan akreditasi, namun ternyata ditolak, disuruh memperbaiki dan mengirimkan secara online seperti aturan terbaru. Inilah yang membuat mereka sedikit kecewa ketika diminta mengirim ulang. Alasannya sudah terlanjur mengeluarkan uang banyak, namun tidak ada hasilnya.
Mungkin kedepan, perlu ada komunikasi secara berkala yang didampingi oleh bidang dikmas, penilik, maupun penjablok dari BP PAUD dan DIKMAS, agar informasi yang terbaru bisa segera diketahui oleh masing-masing satdik nonformal untuk segera ditindak lanjuti. Komunikasinya bisa tatap muka langsung atau tidak langsung melalui grup WhatsApp, memanfaatkan kecanggihan teknologi. Yang penting adalah keterbukaan. Hal ini penting, karena proses akreditasi itu, ke depan merupakan keharusan untuk setiap satdik nonformal.
UU RI N0. 20/2003, mengatakan bahwa akreditasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan kriteria yang bersifat terbuka.
Untuk itulah, akreditasi pada seluruh lembaga pendidikan nonformal bertujuan memberi jaminan kepada masyarakat agar lembaga pendidikan nonformal dapat terselenggara lebih tertib, dan memiliki standar mutu yang jelas, seperti yang tertera dalam 8 standar nasional pendidikan, yang terdiri atas: standar isi, stándar proses, stándar kompetensi lulusan, stándar tenaga kependidikan, stándar sarana dan prasarana, stándar pengelolaan, stándar pembiayaan, dan stándar penilaian pendidikan. semua ini yang harus ditingkatkan oleh pengelola satuan pendidikan.
Artinya, mereka yang bergerak dalam usaha jasa pendidikan nonformal paham bahwa mereka tidak sekadar mencari keuntungan dengan jualan ijasah. Tetapi juga harus memperhatikan mutu programnya dan mutu lulusannya agar mudah diterima di dunia kerja yang tingkat persaingannya semakin ketat.
Akreditasi juga bertujuan agar pihak luar, sebagai konsumen mengetahui mutu satdik nonformal dimana mereka sedang belajar, dan dunia kerja calon pengguna lulusan, juga mengetahui mutu calon tenaga kerjanya yang akan di recruit. Sementara pemerintah mengetahui reputasi satdik nonformal dalam rangka melakukan ‘pembinaan’ nya.
Semoga dunia pendidikan nonformal di Kabupaten Ngawi bisa semakin maju dengan terjalinnya komunikasi yang harmonis, transparan, saling berbagi, saling peduli membangun sinergi untuk kebersamaan. Salam Literasi.[eBas]Artikel Asal

About SRPB Jawa Timur

Check Also

Seratus Relawan Disabilitas Ikuti Rakor Penanggulangan Bencana

Surabaya – Sekitar seratus relawan disabilitas (tunarungu) mengikuti rapat koordinasi (Rakor) penanggulangan bencana dengan tema …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *